SAMARINDA, Dialektika.co —Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama telah memulai koordinasi persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Berbagai subtema seperti Ramadan Peduli Lingkungan dan Ramadan Berbagi akan diangkat. Namun, pelaksanaannya di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Abdul Khaliq, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, mengaku telah berkoordinasi dengan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI serta pihak Otorita IKN (OIKN). “Kami sudah mengadakan pertemuan daring bersama para pemangku kepentingan di IKN untuk membahas pelaksanaan Ramadan dari awal hingga akhir,” ujarnya, Rabu (28/01/2026).
Rencananya, akan ada kegiatan bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Namun waktunya belum pasti. Pak Menteri menginginkan kegiatan di Masjid IKN yang disebut sebagai Masjid Negara ini diselenggarakan setara dengan kegiatan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kami masih menunggu instruksi dari Jakarta terkait hal ini,” jelas Abdul Khaliq.
Untuk mengisi berbagai kegiatan keagamaan seperti salat berjemaah, ceramah zuhur, ashar, buka puasa, dan tarawih, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dai. Rekrutmen melibatkan perwakilan Kementerian Agama, ormas Islam di Kaltim, serta pondok pesantren. “Nanti akan ada seleksi lanjutan oleh pihak Universitas Islam Negeri Jakarta. Kami berharap semuanya berjalan baik,” tambahnya.
Ia mengakui adanya tantangan dalam penyediaan sumber daya manusia untuk mengisi kegiatan di Masjid IKN. Meski masyarakat sekitar dan penghuni IKN sudah banyak, pihaknya tetap membutuhkan dukungan tenaga dari luar. “Kami mendukung penuh kegiatan ini dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama pusat dan Otorita IKN,” tegasnya.
Menunggu Keputusan Hisab dan Rukyat
Menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan pelaksanaan Ramadan tahun ini, Abdul Khaliq menyatakan belum dapat memastikan. Penentuan awal puasa masih bergantung pada hasil sidang itsbat yang akan digelar.
“Kami belum bisa menjawab. Akan ada pelaksanaan rukyatul hilal pada tanggal 27 Ramadan nanti untuk menentukan apakah esok harinya sudah masuk 1 Syawal atau masih tanggal 30 Ramadan. Muhammadiyah sudah menentukan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama, tidak ada perbedaan,” harapnya.
Proses penetapan tersebut, lanjutnya, mengikuti tata cara baku. Di Kalimantan Timur, sidang itsbat dilaksanakan di Masjid Islamic Center Samarinda. Hasil rukyat dari berbagai daerah akan dilaporkan ke Jakarta untuk dibahas secara nasional.
“Kementerian Agama mengikuti prinsip ‘Mabims’ (Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang menetapkan kriteria visibilitas hilal. Titik hilal harus mencapai ketinggian minimal 3 derajat untuk dapat terlihat dengan alat, atau elongasi sekitar 6 derajat. Jika belum mencapai angka itu, hilal dianggap belum terlihat,” paparnya.
Prinsip yang dianut adalah memadukan hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung). “Seperti sabda Rasulullah, kita berpuasa dan berlebaran dengan melihat bulan. Sekarang penglihatan itu dibantu dengan alat. Menurut aturan BMKG, hilal baru dapat teramati jika posisinya di atas 3 derajat. Di bawah itu, sangat sulit. Itulah yang menjadi dasar perbedaan potensial,” tutup Abdul Khaliq.
