KALIMANTAN TIMUR – Kondisi keuangan Kalimantan Timur sedang mengalami gejolak fiskal yang hebat.
Pemicunya adalah surat dari Kementerian Keuangan bernomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, yang memutuskan pemotongan besar-besaran dana transfer ke daerah (TKD) untuk semua provinsi, dengan Kaltim menjadi salah satu daerah yang paling terdampak.
Alokasi anggaran yang sebelumnya sebesar Rp8,7 triliun pada tahun 2025, pada tahun 2026 hanya tersisa Rp2,4 triliun.
Ini berarti, terjadi penurunan lebih dari Rp6 triliun dalam waktu satu tahun.
Secara persentase, pemotongan yang terjadi mencapai 73 persen, atau hanya menyisakan 27 persen dari jumlah awal.
Dampaknya langsung terlihat, struktur APBD Kaltim tahun 2026 terpaksa akan dirombak secara keseluruhan.
Dari total APBD sebesar Rp20 triliun yang sebelumnya telah disetujui Pemprov dan DPRD, diperkirakan pada tahun 2026 hanya akan menjadi sekitar Rp13 triliun.
Perkiraan ini didasarkan pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp10 triliun ditambah dengan sisa TKD sebesar Rp3 triliun.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan bahwa proses lobi ke pemerintah pusat telah berakhir.
Ia menegaskan, keputusan pemotongan TKD ini sudah final karena telah ditetapkan melalui Undang-Undang APBN 2026 yang disahkan DPR RI pada 23 September lalu.
“Proses itu sudah selesai karena penetapannya melalui undang-undang di Banggar DPR RI. Kita akan melihat dan memulai penyusunan ulangnya nanti setelah kuartal kedua,” ujar Rudy Mas’ud dalam wawancara dengan media pada Jumat (24/10).
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Kaltim masih menunggu pengesahan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan terbit awal pekan depan.
Setelah itu, fokus akan dialihkan sepenuhnya untuk menyusun kembali APBD Murni 2026.
“Tahun depan kita akan lihat berapa besar APBD kita. Untuk sementara, APBD Murni 2026 akan kita susun ulang karena TKD kita dipotong 73 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memastikan bahwa pembahasan ulang APBD 2026 bersama DPRD Kaltim akan dilakukan pada minggu ini.
“Ya, pasti dalam minggu ini kita bahas,” katanya singkat.
Seno menegaskan bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah mengirimkan laporan resmi ke tingkat provinsi mengenai pemotongan TKD ini.
Koordinasi telah berjalan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di masing-masing wilayah.
“Semuanya sudah melapor. Kita bersama TAPD kabupaten/kota dan TAPD provinsi telah mendiskusikan hal ini,” ujar Seno.
Namun, Seno mengakui bahwa pembahasan belum final karena masih berada pada tahap teknis.
Ia berharap pertemuan tatap muka dengan para bupati dan wali kota dapat segera dilakukan.
“Semoga kita segera bertemu dengan Bupati dan Wali Kota untuk berdiskusi, terutama Kabupaten Penajam Paser Utara yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud membenarkan hal serupa.
Menurutnya, pemotongan TKD yang mencapai lebih dari 71 persen hampir pasti akan mengubah seluruh struktur anggaran daerah.
“Dana transfer ke daerah kami dipotong lebih dari 71 persen. Kemungkinan besar akan ada perubahan besar. Rencananya kita akan mengadakan rapat pada tanggal 20 bersama Pak Gubernur serta para Bupati dan Wali Kota,” kata Hasanuddin.
Ia menyampaikan bahwa dalam rapat mendatang, DPRD bersama Pemprov akan mengevaluasi kembali seluruh program prioritas yang telah disepakati sebelumnya.
“Termasuk program gubernur maupun program pemerintah, seperti Gratispol dan Jaspol,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan sementara DPRD, APBD Kaltim tahun 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp13 hingga Rp15 triliun.
“Kira-kira segitu, mengingat ada pengurangan dana transfer lebih dari 71 persen. Yang jelas, TKD kita telah dipotong 71 persen,” katanya.
Hasanuddin menyebutkan, informasi dari pemerintah pusat masih mungkin disesuaikan lagi berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Kita lihat perkembangannya nanti pada tanggal 20,” ucapnya.
Hasanuddin juga menekankan, meskipun APBD Kaltim 2026 sebelumnya telah disahkan sebesar Rp20 triliun, situasi fiskal yang baru memaksa semua rencana tersebut untuk dibongkar ulang.
“Benar, karena itulah kita akan melakukan pembongkaran ulang. Termasuk program-program yang telah disampaikan gubernur,” tutupnya.
