Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, membeberkan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Kaltim untuk penanganan bencana, baik di dalam maupun luar provinsi, serta langkah-langkah antisipasi ke depan, Kamis (11/12/2025).
Menurut Seno Aji, sebagian dana BTT telah dialokasikan untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Alokasi ini, ujarnya, dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan telah didiskusikan serta mendapat persetujuan dari seluruh pimpinan eksekutif daerah, termasuk Sekretaris Daerah dan Gubernur, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan.
Untuk bencana banjir di wilayah Kalimantan Timur sendiri, khususnya di Kutai Timur (Kutim), Wagub menegaskan bahwa juga telah dilakukan penyaluran bantuan menggunakan dana BTT. Meski demikian, ia belum dapat menyebutkan angka pasti besaran dana yang dikucurkan, yang diperkirakan sementara sekitar satu hingga dua miliar rupiah, karena jumlahnya dinamis dan masih mungkin bertambah.
Merespons usulan penyediaan helikopter pasca banjir bandang di Mahakam Ulu (Mahulu), Seno Aji menyatakan bahwa prioritas anggaran saat ini masih difokuskan untuk penanganan langsung korban. Untuk kebutuhan transportasi udara darurat, Pemprov akan mengandalkan pinjaman alat dari Polda Kaltim atau instansi taktis lainnya, mengingat ada Memorandum of Understanding (MOU) yang sudah terjalin. Ia menilai penyewaan atau pembelian helikopter bukan merupakan hal yang mendesak saat ini.
Di luar penanganan bencana, Wagub juga menyentuh soal pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim. Ia menyebut pembahasan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ditargetkan selesai sebelum batas akhir penetapan pada 30 Desember 2025.
Melihat ke depan, Seno Aji mengaku Pemprov Kaltim terus melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Beberapa waktu lalu, telah dilakukan simulasi bersama TNI-Polri di Balikpapan. Selain itu, juga digelar gladi penanganan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami akan mengatur alur komunikasi dengan menempatkan BPBD sebagai leader, diikuti Basarnas, TNI, dan Polri dalam satu komando. Tujuannya agar semua pihak tahu tugas masing-masing dan tidak terjadi kebingungan saat darurat,” jelasnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemprov Kaltim juga telah mempersiapkan cadangan logistik makanan yang disiapkan untuk kondisi darurat bencana.
