Kaltimantan Timur – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tercatat telah menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk program beasiswa dalam kurun waktu hampir dua dekade. Menurut laporan yang dikutip dari “Arusbawah.co”, meski setiap periode kepemimpinan gubernur memiliki modelnya masing-masing, tujuan utamanya konsisten untuk memperluas kesempatan belajar dan membangun kualitas sumber daya manusia.
Di masa kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak (AFI) dari 2008 hingga 2018, diluncurkan program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang menyasar pelajar dan mahasiswa dari SD sampai S3, termasuk yang berkuliah di luar negeri. Program ini awalnya menargetkan 30 ribu penerima per tahun pada lima tahun pertama, lalu ditingkatkan menjadi 50 ribu penerima per tahun mulai 2014.
Sejak dimulai tahun 2009, anggaran BKC tercatat sebesar Rp177 miliar untuk 24.770 penerima. Dana tersebut sempat turun drastis menjadi Rp72 miliar pada 2010 untuk 18.305 penerima, sebelum kembali naik di tahun-tahun berikutnya. Pada 2013, alokasinya mencapai puncaknya di Rp149 miliar, yang merupakan kenaikan signifikan dari Rp106 miliar di tahun 2012.
Dua tahun terakhir masa jabatan AFI, anggaran bertahan di kisaran Rp40 miliar lebih untuk 2-3 ribu penerima. Total selama program BKC berjalan, dana yang dikeluarkan mencapai Rp1,11 triliun untuk 205.951 penerima, dengan tambahan program khusus bagi pelajar kurang mampu dan warga perbatasan.
Pada era Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi (2018–2023), program beasiswa dilanjutkan dengan nama Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dan Beasiswa Kaltim Stimulan, yang tetap menyasar semua jenjang pendidikan. Total anggaran yang dihabiskan dalam lima tahun mencapai Rp1,3 triliun. Skemanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu umum, khusus, dan kerja sama internasional, di mana BKT membiayai penuh kuliah mahasiswa hingga lulus, sementara Beasiswa Stimulan memerlukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.
Alokasi dana BKT tiap tahunnya mengalami pasang surut. Rinciannya adalah: Rp149 miliar (2019) untuk 13.320 penerima, Rp163 miliar (2020) untuk 30.432 penerima, Rp154 miliar (2021) untuk 18.531 penerima, Rp304 miliar (2022) untuk 39.944 penerima, dan Rp375 miliar (2023) untuk 50.000 penerima. Untuk tahun 2024, anggaran awal sebesar Rp250 miliar ternyata terealisasi hanya sebesar Rp200 miliar dalam APBD murni, yang jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Rencana kuota penerima BKT pada 2024 ditargetkan untuk 31.044 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Beasiswa Kerjasama (250 orang), Beasiswa Tuntas (3.467 orang), Beasiswa Stimulan Mahasiswa (6.852 orang), dan Beasiswa Stimulan Siswa (20.475 orang). Program ini juga mencakup pendanaan untuk penelitian disertasi, skripsi, tesis, hingga pendidikan profesi dan spesialis.
Memasuki era kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji pada 2025, Pemerintah Provinsi meluncurkan program Gratispol Pendidikan. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp206,9 miliar akan dialokasikan untuk 30.865 mahasiswa baru jenjang D3 hingga S3. Rincian alokasinya adalah untuk S-1 (Rp150,9 miliar; 28.083 penerima), S-2 dan S-3 (Rp14,4 miliar; 2.860 penerima), mahasiswa di luar daerah (Rp7,7 miliar; 657 orang), mahasiswa di luar negeri (Rp9,9 miliar; 89 orang), serta kategori Gratispol Khusus (Rp21,4 miliar; 1.165 penerima), dengan tambahan biaya operasional tim.
Tahap pencairan dana Gratispol Pendidikan senilai Rp44,15 miliar telah disalurkan ke tujuh perguruan tinggi negeri. Daftar penerimanya meliputi Universitas Mulawarman (Rp22,45 miliar), Polnes (Rp6,38 miliar), UINSI (Rp4,89 miliar), ITK (Rp4,68 miliar), Poltekkes Kemenkes Samarinda (Rp3,56 miliar), Politeknik Negeri Balikpapan (Rp1,57 miliar), dan Politani Samarinda (Rp604,8 juta).
