SAMARINDA — Dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan prioritas pembangunan infrastruktur di tengah ancaman pemangkasan anggaran.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa keselarasan antara Balai PU, Dinas PU Provinsi, serta Dinas PU Kabupaten/Kota mutlak diperlukan. Hal ini untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan terjaga.
“Kami harus sinergi bersama-sama. Sering terjadi ketidakselarasan, misalnya antara pengerjaan drainase dan jalan. Jangan sampai drainase yang sudah jadi malah dibongkar kembali untuk pembuatan jalan. Sekarang kita evaluasi dan tingkatkan komunikasi agar semua infrastruktur benar-benar bermanfaat,” ujar Seno Aji, Rabu (3/12/2025).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dampak signifikan dari pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) terhadap anggaran PU Kaltim. Untuk tahun 2026, anggaran PU diprediksi turun drastis menjadi di bawah Rp 1 triliun, dari yang biasanya berkisar antara Rp 2 hingga Rp 4 triliun.
“Kondisi ini memaksa kami untuk benar-benar memaksimalkan dan mengoptimalkan anggaran hanya untuk hal-hal yang sangat urgen bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam menanggapi pemangkasan tersebut, pemerintah akan mengubah strategi. Prioritas akan diberikan pada pengerjaan jalan dengan kondisi di bawah 60%, sementara jalan yang kondisinya masih di atas 85% akan ditunda perbaikannya.
“Yang biasanya kita lapis ulang dengan aspal, kalau kondisinya masih 85%, kita biarkan dulu. Prioritas adalah jalan-jalan yang sangat tidak baik,” jelas Seno Aji.
Salah satu proyek yang masih dipastikan berjalan adalah pembangunan jalan di Mahakam Ulu (Mahulu). Seno Aji menyebutkan, anggaran sebesar Rp 100 miliar dari APBD Provinsi dan sekitar Rp 420 miliar dari Kementerian PUPR tetap dialokasikan.
“Insyaallah akhir 2026 jalan di Mahakam Ulu, sampai Ujoh Bilang, sudah mulus,” pungkasnya menegaskan komitmen penyelesaian proyek strategis tersebut.
