SAMARINDA, Dialektika.co – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur menggelar Diskusi Publik untuk merefleksikan satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji. Acara yang bertema “Kebijakan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” tersebut digelar di Caffe D’baggios dan dihadiri oleh perwakilan sejumlah partai politik serta akademisi, Minggu, (21/12/2025).
Secara umum, para pembicara mengakui tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Namun, sejumlah persoalan implementasi dan transparansi dalam pemerintahan menjadi sorotan utama.
Kritik Implementasi Program dan Masalah Anggaran
Ekonom Universitas Mulawarman, Hairul Anwar atau Cody, menyebutkan niat baik pasangan gubernur-wakil gubernur dalam merealisasikan janji kampanye, seperti program GratisPol dan Jospol. Namun, ia menilai implementasinya tersendat karena ketidaksiapan personel di lapangan, yang menimbulkan diskrepansi dan kritik.
“Tantangan terbesar mendekati akhir 2025 adalah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di tengah pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dan proyeksi ekonomi yang belum membaik. Hal ini menyulitkan penyusunan postur belanja yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan,” jelas Cody.
Ia berharap di tahun 2026 yang bukan lagi masa transisi, pemerintah daerah mampu menavigasi kebijakan dengan lebih baik, meningkatkan akurasi dan kecepatan implementasi program, serta menjaga komitmen terhadap pelestarian lingkungan di provinsi yang didominasi industri ekstraktif ini.
Sorotan dari Koalisi dan Oposisi
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan DPD PDIP Kaltim, Roy Hendrayanto, memberikan penilaian yang lebih keras. Menurutnya, banyak program yang belum terealisasi atau tidak sejalan dengan APBD.
“Contohnya program Gratispol. Muncul pertanyaan, dari mana dananya? Apakah dari anggaran 20% untuk pendidikan atau berdiri sendiri? Ini perlu kejelasan,” ujarnya.
Roy juga mempertanyakan mengapa pengelola program pendidikan tidak melibatkan tenaga profesional dari luar, seperti yang dilakukan pada pengelolaan rumah sakit daerah.
Meski demikian, ia enggan memberi ‘rapor merah’ dan memberikan nilai 4 sampai 6 untuk kinerja satu tahun ini. Roy menegaskan PDIP akan mendukung program-program yang bersifat kerakyatan, namun akan menyuarakan rekomendasi melalui GMNI untuk memperbaiki tata kelola program seperti Gratispol.
Tuntutan Keterbukaan dan Peringatan Bahaya KKN
Sutomo Jabir, perwakilan Partai PKB yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, justru menekankan pentingnya transparansi. Ia mengusulkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menampilkan program dan serapan anggarannya secara terbuka melalui videotron, bukan sekadar foto para pejabat.
“Kita butuh keterbukaan agar tidak saling mencurigai. Serapan anggaran yang rendah perlu dipertanyakan, apakah karena efisiensi atau hal lain?” kata Jabir.
Ia secara khusus menyoroti isu yang beredar di masyarakat mengenai intervensi pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan gedung putih (kantor gubernur) dalam kegiatan SKPD.
“Ini menjadi beban dan tradisi buruk yang tidak boleh dilanjutkan di 2026. Kita sayang Pak Gubernur dan Wagub, jangan sampai hal seperti ini menjadi batu sandungan. Kita tidak ingin praktik KKN seperti yang terjadi di daerah lain terulang di Kaltim,” tegasnya.
Apresiasi dan Fokus ke Depan
Sementara itu, perwakilan Partai Gerindra, Yaqobus, mengapresiasi diskusi dan refleksi yang disampaikan. Ia menyatakan masukan dari GMNI akan didiskusikan secara internal partai, mengingat Gerindra merupakan partai nomor dua di pemerintah daerah.
“Kami berharap diskusi ini tidak berhenti di sini, tapi menghasilkan resolusi yang bisa disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti,” ucap Yaqobus.
Strategi Gerindra ke depan, lanjutnya, akan fokus pada hilirisasi batubara, migas, dan perkebunan untuk menciptakan industri baru, produk baru, dan lapangan kerja, yang diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
