SAMARINDA, Dialektika.co — Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan kritik pedas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda. Mereka diduga tidak menempatkan pokok-pokok pikiran (pokir) di wilayah ibukota provinsi tersebut.
Orang nomor satu di Kota Tepian itu menuntut seluruh alokasi pokir wakil rakyat dari dapil Samarinda dipusatkan untuk pembangunan kotanya. Menurutnya, mengalihkan pokir ke luar daerah pemilihan sama saja mengabaikan amanat pemilih yang memberikan suara.
“Tidak boleh kita mengkhianati suara masyarakat. Dipilih oleh warga Samarinda, tetapi pokirnya justru diletakkan di wilayah lain,” tegas Andi Harun, Rabu (21/1/2026) malam.
Statemen itu disampaikan di tengah kemerosotan signifikan Bagian Keuangan Umum (Bankeu) Provinsi Kaltim untuk Samarinda pada tahun 2026. Dalam situasi anggaran yang terbatas, pokir dari dewan menjadi salah satu penopang penting pendanaan pembangunan.
“Pada intinya, saya masih penasaran, apakah benar ada anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda yang tidak menaruh pokirnya di Samarinda?” tanya Andi Harun.
Dalam hal ini, Andi Harun menegaskan bahwa praktik membagi alokasi pokir—sebagian untuk luar dapil—tetap merupakan tindakan keliru. Sebab, seluruh dukungan suara yang diraih para legislator itu bersumber dari konstituen di Samarinda.
“Menaruh sepuluh pokir di Samarinda dan lima di luar saja sudah salah. Karena tidak ada kontribusi suara dari daerah lain,” ujarnya.
Dia menyatakan, bila semua anggota dewan dari dapil Samarinda menempatkan seratus persen pokir di wilayahnya, mereka pantas mendapat apresiasi. Sebaliknya, jika fakta berkata lain, penilaian akhir sepenuhnya diserahkan kepada publik.
“Pemilihan umum berlangsung lima tahun sekali. Jika masyarakat menemukan jejak seperti itu, biarlah rakyat yang menilai,” kata Andi Harun.
Dia bahkan secara terbuka meminta media dan masyarakat untuk menelusuri kemungkinan adanya anggota dewan dari dapil Samarinda yang mengalokasikan pokir di luar kota. Meski mengaku informasi tersebut masih berupa desas-desus, Andi Harun menilai isu ini perlu dibawa ke ruang publik.
“Jika memang ada, tolong laporkan kepada masyarakat. Bukan kepada saya. Masyarakat harus tahu, mereka dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi justru memperjuangkan kepentingan di tempat lain,” tutupnya
