SAMARINDA, Dialektika.co — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud membantah anggapan bahwa Program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode sebelumnya lebih baik dibanding GratisPol Pendidikan yang kini dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Rudy menyampaikan bantahan itu dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin, (23/2026). Ia mengatakan, selama masa reses DPRD, perbandingan GratisPol dengan Kaltim Tuntas kerap mencuat dan perlu ditempatkan secara proporsional.
Menurut Rudy, perbedaan kunci kedua program ada pada orientasi kebijakan: dari yang sebelumnya dinilai elitis dan terbatas, kini diarahkan menjadi lebih inklusif dan menjangkau lebih luas.
“Saat ini kita menganggarkan GratisPol untuk sekitar 158 ribu mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kalau ada pemutusan sepihak, itu urusan kampus. Di Kaltim ada 52 kampus, dan semua berjalan dengan aturan,” kata Rudy.
Dalam pidatonya, ia memaparkan perbandingan data penerima manfaat dua program bantuan pendidikan. Ia menyebut pada 2023, Kaltim Tuntas dan Stimulan hanya menjangkau sekitar 28 ribu mahasiswa.
Adapun GratisPol, menurut Rudy, bisa menampung lebih dari 157 ribu mahasiswa di berbagai jenjang pendidikan.
“Kalau dibandingkan dengan Kaltim Tuntas dan Stimulan tahun 2023, jumlah mahasiswanya hanya sekitar 28 ribu,” ujarnya.
Rudy menyebut GratisPol mengalokasikan Rp819,57 miliar untuk 157.090 mahasiswa pada 2026, dengan rata-rata bantuan Rp5,17 juta per mahasiswa.
Sementara itu, Kaltim Tuntas dan Stimulan pada 2023, kata dia, menghabiskan Rp365,34 miliar untuk 28.213 mahasiswa, dengan rata-rata bantuan Rp12,94 juta per mahasiswa.
Rudy menilai selisih bantuan per mahasiswa tidak bisa dibaca sepotong-potong. Ia mengatakan GratisPol menitikberatkan pemerataan akses pendidikan, bukan semata besaran bantuan.
Bukan Sekadar Mahasiswa, Tapi SDM Kaltim
Rudy juga menyebut sasaran GratisPol tidak hanya mahasiswa, tetapi turut mencakup aparatur sipil negara di organisasi perangkat daerah serta para guru.
Ia mengatakan perluasan sasaran itu menjadi strategi jangka panjang untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia sekaligus pelayanan publik di Kalimantan Timur.
“Kenapa kita sasar OPD dan guru? Karena kita ingin improve SDM kita. Kalau SDM meningkat, pelayanan dan pendidikan juga ikut naik,” kata Rudy.
Ia menegaskan program tersebut tidak bersifat memaksa. Mahasiswa yang sudah menerima beasiswa lain atau memilih tidak ikut, kata dia, tidak diwajibkan masuk ke skema GratisPol.
“Kita tidak memaksa. Kalau sudah punya beasiswa lain atau tidak mau ikut, ya tidak masalah,” ujarnya.
Sebagai catatan, Program Kaltim Tuntas dan Stimulan merupakan gebrakan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Program itu diluncurkan pada 16 September 2019 dan dikelola Badan Pengelola Beasiswa (BPB) Kaltim, berlandaskan Pergub 422/2019 beserta aturan turunannya.
Sementara GratisPol diluncurkan Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji pada 21 April 2025. Program ini mengusung konsep pendidikan gratis dari SMA hingga S3, berpayung hukum Pergub 24/2025, dan dikelola melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim.
