SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan tanggapan yang berbeda terhadap rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang mengusung normalisasi dan pengerukan Sungai Mahakam sebagai solusi banjir di Samarinda.
Menurut Andi Harun, pengerukan Sungai Mahakam yang mencapai 980 kilometer tidak akan secara langsung mengatasi masalah banjir. Alih-alih menyelesaikan masalah, kegiatan pengerukan justru dinilai akan membebani anggaran dengan biaya yang sangat besar dan tidak efisien.
“Dalam konteks penanggulangan banjir, pengerukan pasti ada pengaruhnya, tetapi memerlukan dana yang sangat besar, bahkan lebih dari lima triliun. Saya justru sangat setuju jika yang dikeruk adalah Sungai Karang Mumus, karena itu lebih prioritas dan datanya sudah tersedia di provinsi,” jelasnya kepada wartawan, Selasa malam (28/10/2025).
Andi mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada koordinasi khusus antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemprov Kaltim mengenai langkah yang diumumkan Rudy saat berkunjung ke Kementerian Perhubungan pekan lalu. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui inisiatif tersebut melalui pemberitaan media.
“Tidak ada koordinasi, saya hanya mengetahuinya dari tayangan berita. Meski begitu, kami tentu berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun pihak mana pun yang ingin membantu mengendalikan banjir di Samarinda,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi teknis antara pemerintah provinsi dan kota tetap berjalan. Namun, tanpa pembahasan substansi yang jelas, Pemkot kesulitan menentukan bentuk kontribusi yang dapat diberikan.
“Saya tidak mengetahui secara detail substansi pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub. Namun, jika beliau membutuhkan data, semuanya sudah lengkap. Kami telah memiliki Detail Engineering Design (DED) untuk seluruh program pengendalian banjir. Kendala utamanya hanya terletak pada pendanaan,” tegasnya.
Andi lebih lanjut memaparkan bahwa berdasarkan berbagai kajian penanggulangan banjir yang melibatkan Balai Wilayah Sungai IV (BWS) hingga Kementerian PU, fokus prioritas justru berada pada pengendalian Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungainya.
“Menurut kami, pengerukan Mahakam bukan solusi utama untuk banjir. Jika untuk kepentingan pelayaran, saya setuju 1000 persen. Namun, dalam konteks penanganan banjir, terdapat program lain yang lebih prioritas berdasarkan kajian bersama,” ucapnya.
Kajian dan DED Sudah Tersedia Lengkap, Siap Disampaikan Langsung
Dalam konteks penanggulangan banjir, Andi Harun menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai kajian, dan sejumlah program bahkan telah dilengkapi dengan Detail Engineering Design (DED).
Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa kegiatan yang siap dilaksanakan, di antaranya pembangunan pintu air di Jembatan 1 (Jembatan Sungai Karang Mumus) serta peningkatan kapasitas pompa di Karang Mumus.
Selain itu, upaya optimalisasi Waduk Lempake yang dilaporkan mengalami sedimentasi hingga 0,8 juta meter kubik, serta revitalisasi jaringan drainase dalam kota untuk mengatasi genangan air akibat pasang surut, juga telah menjadi bagian dari desain penanggulangan banjir di Samarinda.
“Semua data telah tersedia dengan lengkap dan jelas. Apabila diminta, saya siap mengantarkannya langsung kepada Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu menghormati dan loyal,” tambah Andi.
Upaya Lobi ke Pemerintah Pusat Mulai Membuahkan Hasil
Di sisi lain, Andi Harun menyampaikan kabar baik bahwa upaya pengendalian banjir Samarinda mulai menunjukkan hasil.
Ia mengungkapkan adanya pesan langsung dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang memastikan bahwa usulan penanganan banjir Samarinda akan diprioritaskan dalam anggaran tahun 2026.
“Samarinda akan diprioritaskan pada 2026, mohon agar dapat dikawal. Ini merupakan bukti bahwa upaya kita tidak sia-sia,” ujar Andi.
Hasil ini tidak lepas dari upaya bersama beberapa kepala daerah, termasuk Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Wali Kota Balikpapan, dan Wali Kota Samarinda, yang didampingi Budisatrio Djiwandono dalam pertemuan di Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperoleh dukungan percepatan pembangunan infrastruktur mendesak di Kaltim.
Meski tidak sepenuhnya sejalan dengan rencana Gubernur, Andi Harun menekankan bahwa setiap upaya untuk membantu masyarakat Samarinda tetap patut diapresiasi.
“Kami tetap menghargai niat baik Pak Gubernur. Kami menyadari bahwa tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan dari Pemprov, Kementerian PUPR, DPR RI, dan semua pihak harus bergandengan tangan,” tutupnya.
