SAMARINDA, Dialektika.co — Buka puasa bersama antara pemerintahan kota dan awak media digelar Jumat sore, (13/3/2026), di Musholla Ar-Raudah Balaikota. Dalam acara itu, Andi Harun menyampaikan permohonan maaf menjelang Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah, serta memaparkan kondisi fiskal dan prioritas pemerintahan kota ke depan.
Di hadapan para jurnalis, Andi Harun menegaskan ucapan “takabbalallahu minna wa minkum” dan menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan selama kepemimpinan. Ia berharap hubungan antara pemerintah dan media serta dengan masyarakat terus diperbaiki.
“Jika selama setahun terakhir ada kesalahan atau kekurangan, atas nama pemerintahan kota kami memohon maaf. Semoga di tahun-tahun mendatang kita dapat memperbaiki kualitas hubungan dan kemitraan,” ujarnya.
Wali kota kemudian memaparkan realitas anggaran. Menurutnya, APBD kota turun signifikan dari sekitar Rp5,8 triliun tahun lalu menjadi Rp3,8 triliun pada anggaran berjalan sebagian sumber pendanaan dipengaruhi transfer dan alokasi pokok-pokok pikiran anggota DPRD provinsi, yang menurutnya sekitar plus–minus Rp300 miliar. Di tengah penyusutan ruang fiskal tersebut, Pemkot mengambil langkah adaptasi dan mitigasi untuk menjaga layanan publik esensial tetap berjalan.
Langkah-langkah itu mencakup penekanan ulang pada prioritas belanja mengurangi atau menunda kegiatan non-prioritas, menerapkan skema pembiayaan bertahap untuk proyek infrastruktur besar, serta lokalisasi belanja perjalanan dinas.
“Anggaran perjalanan dinas seluruh OPD kami alokasikan sekitar Rp7 miliar kami batasi hanya untuk kegiatan yang mendukung upaya mendapatkan kebijakan dan pembiayaan bagi Samarinda,” kata Andi Harun.
Ia juga mencontohkan penghematan operasional sederhana rapat internal tanpa snack, hanya air putih sebagai bagian dari budaya austerity yang diberlakukan.
Wali Kota menegaskan komitmen menjaga pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan banjir tetap menjadi prioritas pembiayaan. Untuk program yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran misalnya normalisasi sungai, rehabilitasi drainase, atau rehab sekolah pemerintah akan membiayai secara bertahap dalam dua hingga tiga tahun anggaran. Soal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemkot menilai kapasitas unit layanan kesehatan untuk mandiri bila memungkinkan BLUD yang surplus dapat menutup kekurangan BLUD lain.
Di akhir, Andi Harun menyebut beberapa proyek yang memang dilanjutkan, antara lain tahap dua proyek Teras Samarinda yang sempat ditunda, dan menegaskan bahwa kebijakan penghematan dibuat untuk memastikan sumber daya difokuskan pada pelayanan publik yang paling mendesak.
