JAKARTA,Dialektika.co – PRESIDEN Prabowo Subianto menemui sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, (3/2/2026). Pertemuan itu menjadi ajang pertukaran pandangan terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace serta konsekuensinya bagi isu Palestina.
Sejumlah pimpinan Ormas Islam hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden memanfaatkan forum itu untuk menjelaskan latar belakang kebijakan bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian. Menurut dia, dialog dengan Ormas Islam penting agar kebijakan tersebut dapat dipahami secara utuh.
“Pertemuan ini menjadi ruang dialog agar poin-poin kebijakan Presiden bisa dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026.
MUI Setuju Soal Dewan Perdamaian: Berjuang untuk Umat
Majelis Ulama Indonesia menyatakan sikap mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar setelah menghadiri pertemuan Ormas Islam dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Anwar menyebut dukungan MUI bersifat prinsipil, selama kebijakan tersebut membawa kemaslahatan bagi umat dan kemanusiaan. “Selama itu untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan, tentu MUI mendukung,” kata Anwar.
Menag Samakan Langkah Prabowo dengan Perjanjian Hudaibiyah
Menteri Agama Nasaruddin Umar turut memberikan pandangan dalam pertemuan tersebut. Ia menilai keputusan Presiden Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian dapat dilihat sebagai strategi damai, serupa dengan Perjanjian Hudaibiyah pada masa Rasulullah Muhammad.
“Apa yang dilakukan Pak Prabowo mengingatkan kita pada Perjanjian Hudaibiyah yang pernah ditempuh Rasulullah,” ujar Nasaruddin di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Perjanjian Hudaibiyah mengatur gencatan senjata selama 10 tahun dan membuka peluang bagi umat Islam melaksanakan ibadah umrah, meski sempat menuai penolakan. Menurut Nasaruddin, sejarah menunjukkan kesepakatan itu justru membawa manfaat besar.
Ia menilai kondisi tersebut serupa dengan keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian, yang juga menuai keraguan sebagian pihak terhadap efektivitas forum yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu.
Empat Catatan soal Palestina
Wakil Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan para tokoh Islam memanfaatkan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk menyampaikan pandangan kritis terkait dampak Dewan Perdamaian bagi Palestina. “Kami berdialog, Presiden menjelaskan alasan masuk Dewan Perdamaian,” kata Cholil.
Cholil menyebut terdapat sejumlah catatan yang disampaikan. Pertama, para tokoh menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai perikemanusiaan dan perikeadilan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia.
Kedua, para tokoh menegaskan sikap umat Islam yang menolak penjajahan dan pembunuhan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Ketiga, mereka mengingatkan agar pasukan perdamaian Indonesia tidak berhadapan dengan Hamas atau bentuk perlawanan rakyat Palestina.
Keempat, para tokoh menolak konsep perdamaian semu. “Kami tidak ingin perdamaian semu sementara Palestina masih terjajah. Yang kami inginkan adalah Palestina yang damai dan merdeka,” tegas Cholil.
