SAMARINDA – Belum turunnya dana bantuan pendidikan Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hanya dikeluhkan oleh Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda.
Kini, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) juga menyuarakan keluhan yang sama. Pemprov Kaltim sebelumnya berjanji akan mentransfer dana program Gratispol untuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) jenjang D3 hingga S3 mulai Agustus 2025. Akan tetapi, hingga tanggal 31 Oktober 2025, tidak satu pun dari 52 kampus di Kaltim, termasuk Politani, yang menerima penyaluran dana tersebut.
Dampak Kritis bagi Kampus Negeri Berstatus Satker
Bagi kampus negeri seperti Politani yang berstatus Satuan Kerja (satker), penundaan ini membawa konsekuensi yang lebih serius daripada sekadar persoalan administratif. Dana yang baru cair menjelang akhir tahun berisiko tidak dapat digunakan sama sekali. Penyebabnya, aturan keuangan satker mengharuskan seluruh anggaran diserap habis sebelum penutupan tahun anggaran berjalan.
Husmul Beze, Wakil Direktur Kemahasiswaan dan Kerja Sama Politani Samarinda, mengungkapkan bahwa kampusnya kini berada dalam situasi sulit imbas lambannya pencairan dana Gratispol. Ia menyatakan bahwa meskipun proses belajar dan kegiatan akademik inti masih berlangsung, banyak aktivitas lain yang terpaksa ditunda menunggu dana tersebut.
“Janjinya cair mulai Agustus, kemudian Oktober. Namun kini sudah 31 Oktober, dan belum ada kepastian. Di pertengahan tahun kami masih bisa bertahan, tetapi proses pembelajaran memerlukan biaya. Kami di Politani berusaha mempertahankan standar akademik dan nonakademik, meski sudah melakukan penghematan sejak awal tahun,” tegas Husmul, Jumat (31/10/2025).
Banyak Agenda Akademik Terkendala
Dia mengakui bahwa kampusnya saat ini sedang berjuang untuk bertahan. Walaupun kegiatan akademik yang menjadi prioritas masih dijalankan, sejumlah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terpaksa dihentikan sementara akibat tidak adanya dana operasional tambahan.
“Jika dana ini tidak cair hingga akhir tahun, anggarannya tidak bisa lagi dimanfaatkan. Berbeda dengan Unmul yang berstatus BLU (Badang Layanan Umum), yang dananya bisa digeser ke tahun berikutnya meski cair di Desember. Kami sebagai satker tidak bisa; dananya akan dikembalikan ke kas negara. Inilah yang merepotkan,” paparnya.
Menurut Husmul, kondisi ini telah mengganggu kelancaran aktivitas akademik di Politani. Berbagai kegiatan, mulai dari pengajaran, penelitian dosen, hingga program pengabdian masyarakat, terpaksa dikurangi atau dijadwalkan ulang.
“Tri dharma perguruan tinggi harus dijalankan seluruhnya. Namun karena anggaran terhambat, kami terpaksa menetapkan skala prioritas. Proses pengajaran tetap berjalan, tetapi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi berkurang. Dampaknya jelas terasa, baik bagi mahasiswa maupun para dosen,” ujarnya.
Gratispol Berpengaruh pada PNBP Kampus
Lebih lanjut, Husmul menerangkan bahwa dana Gratispor pada dasarnya menanggung biaya UKT mahasiswa, yang merupakan bagian dari komponen PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Karena belum adanya transfer dari Pemprov, secara otomatis banyak alokasi PNBP yang ditujukan untuk kegiatan akademik tidak dapat dijalankan sesuai rencana.
“Gratispol ini menanggung UKT mahasiswa. Sementara UKT sendiri merupakan sumber PNBP, yang merupakan salah satu pendanaan untuk operasional kampus. Alhasil, banyak agenda yang tidak dapat dilaksanakan karena sumber dananya belum tersedia,” jelas Husmul.
Meski tidak menyebutkan angka secara rinci, dia menyatakan bahwa porsi dana Gratispol dalam PNBP Politani terhitung signifikan.
“Proporsinya cukup besar, tetapi untuk angka pastinya bukan saya yang mengelola,” katanya singkat.
Ekspektasi agar Pemprov Segera Melangkah
Politani, tambah Husmul, masih berupaya bertahan dengan memanfaatkan sisa dana internal yang dimiliki. Namun, ruang gerak mereka semakin sempit.
“Kami masih bisa bertahan, tapi sifatnya defensif. Kalau dikatakan terengah-engah mungkin belum, tetapi kami jelas kesulitan. Kami berharap Pemprov Kaltim segera menemukan solusi, karena ini menyangkut kualitas layanan pendidikan,” tuturnya.
Keterlambatan ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltim. Terutama mengingat perbedaan karakter keuangan antara kampus di Kaltim, ada yang berstatus BLU dan ada yang satker.
“Pemprov perlu memahami karakteristik kampus binaannya. Jika dana dicairkan akhir tahun, kampus BLU mungkin masih bisa menyesuaikan. Tetapi untuk kami yang satker, jika sudah lewat November, dananya tidak dapat digunakan dan akan kembali ke negara. Itu sama saja dengan pemborosan,” tegasnya.
Masa Depan Pendidikan di Ujung Tanduk
Husmul berharap Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada pengumuman penerima manfaat Gratispol, tetapi juga segera menyalurkan dananya agar operasional kampus tidak mengalami kelumpuhan.
“Pendidikan adalah soal masa depan generasi muda Kaltim. Kami berharap ada solusi yang cepat. Jangan sampai niat baik untuk membantu mahasiswa justru membuat kampus kesulitan bernapas,” pungkasnya.
Sampai saat ini, Politani juga belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan dana Gratispol akan ditransfer ke rekening kampus-kampus penerima.
