JAKARTA, Dialektika.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum sepenuhnya pulih. Luka lama kembali terbuka pasca upaya Islah kepengurusan hasil Muktamar X di Jakarta, 25-27 September 2025. Kini, keretakan di tubuh partai berlambang ka’bah itu kembali mencuat.
Indikasi perpecahan kian nyata dengan terbitnya Surat Instruksi DPP PPP Nomor 0027/IN/DPP/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025. Surat yang menginstruksikan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) di seluruh Indonesia itu ditandatangani oleh Ketua Umum Mardiono dan Wakil Sekretaris Jenderal Jabbar Idris. Kehadirannya mencolok karena tak dibubuhi tanda tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Taj Yasin.
Tak butuh waktu lama, respons pun muncul dari dalam. Sekjen PPP Taj Yasin bersama Wakil Bendahara Rusman Ya’qub mengeluarkan surat pernyataan sikap yang secara langsung menanggapi instruksi dari Ketum dan Wakil Sekjen tersebut. Surat itu menjadi bukti nyata ketidakkompakan di tingkat elite.
Persoalan mendasar yang disorot Taj Yasin dan Rusman adalah landasan hukum. Menurut mereka, AD/ART yang diacu surat instruksi itu masih merujuk hasil Muktamar IX di Makassar. Sementara, hasil Muktamar X Jakarta dinilai belum berlaku karena belum diterbitkan secara resmi pasca rekonsiliasi antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto pada 6 Oktober 2025.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka juga menyatakan bahwa kubu Agus Suparmanto sama sekali tidak diajak bermusyawarah membahas langkah strategis partai pasca rekonsiliasi oleh kelompok Mardiono. Hal ini mengindikasikan bahwa janju rekonsiliasi mungkin belum dijalankan sepenuhnya.
Saat dikonfirmasi, Salah satu pengurus DPP PPP, Rusman Ya’qub, bersikap sangat hati-hati. Melalui pesan singkat WhatsApp, ia hanya membalas singkat dan enggan memberikan penjelasan. “Soal apa mas,” tulis Rusman, menutup percakapan.
