SAMARINDA,Dialektika.co – Di banyak sudut Rukun Tetangga (RT) di Samarinda, papan proyek kecil bertuliskan “Probebaya” bukan sekadar penanda kegiatan.
Di sana ada jalan gang yang dicor, drainase yang dibenahi, hingga kegiatan
pemberdayaan warga yang lahir dari musyawarah tingkat paling bawah.
Namun memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, satu
pertanyaan mulai mengemuka: bagaimana nasib Probebaya jika tongkat estafet
kepemimpinan Samarinda berganti?
Isu inilah yang akan dibedah dalam Diskusi Publik bertajuk keberlanjutan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), yang digelar Minggu,
15 Februari 2026, pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda.
Diskusi Publik ini diinisiasi oleh media online Arusbawah.co.
Direktur PT Suara Arusbawah, Yakub Anani, menil
ai momen ini penting bukan untuk
menyerang kebijakan, melainkan memastikan arah program tetap berpihak pada warga.
“Probebaya ini sudah menyentuh level paling bawah, RT. Justru karena dampaknya
langsung ke masyarakat, kita perlu memastikan program ini tidak berhenti di tengah jalan atau berubah arah tanpa evaluasi yang matang,” ujar Yakub.
Probebaya: Dari Partisipasi Warga ke Isu Keberlanjutan
Probebaya yang mulai berjalan sejak 2021 dirancang dengan prinsip transparansi,
partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Warga RT dilibatkan dalam perencanaan hingga pengawasan kegiatan.
Dalam beberapa tahun terakhir, program ini berkembang hampir ke seluruh RT di
Samarinda.
Namun menurut Yakub, keberhasilan administratif belum tentu menjawab semua
tantangan substantif.
Ada empat pertanyaan besar yang akan menjadi fokus diskusi publik.
“Pertama, apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda
berikutnya?,” kata Yakub.
Selain itu, juga soal sejauh mana figur-figur potensial memahami konsep dan filosofi
Probebaya.
“Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan? Jika dihentikan, adakah
program alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat RT?,” jelas Yakub.
“Jangan sampai program yang sudah berjalan ini hanya bergantung pada figur.
Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapapun pemimpinnya, arah
pemberdayaan masyarakat tetap jelas,” tegas Yakub lagi.
Catatan Kritis: Transparansi hingga Risiko Elite Capture
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah isu muncul bersinggungan dengan
pelaksanaan Probebaya.
Di antaranya kritik soal transparansi, keterbatasan sasaran, hingga potensi elite
capture di tingkat RT.
Yakub menyebut, diskusi ini justru ingin membedah persoalan itu secara terbuka.
Beberapa isu yang akan dibahas meliputi:
- Kritik transparansi pengelolaan anggaran
- Risiko penguasaan program oleh kelompok tertentu di tingkat RT
- Kualitas SDM pengelola yang belum merata
- Fokus pada infrastruktur kecil dengan dampak ekonomi yang dinilai masih lemah
- Indikator keberhasilan yang terlalu administratif
- Minimnya evaluasi independen
- Potensi program dijadikan alat pencitraan politik
“Kalau ada celah, mari semua pihak bisa surakan untuk kita perbaiki. Kalau ada
kekurangan,ayo dikuatkan. Tapi kalau memang ada desain yang harus diubah, ya
kita rumuskan bersama. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” kata Yakub.
Menguji Komitmen Figur Potensial Pemimpin Samarinda
Diskusi publik ini juga menjadi ruang untuk menguji sejauh mana figur-figur potensial
pemimpin Samarinda memahami Probebaya secara substansial, bukan sekadar
sebagai program populer.
Peserta yang diundang berasal dari berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat,akademisi, Pokja 30, perwakilan RT, anggota partai politik, mahasiswa, LSM, hingga pers.
Menurut Yakub, keberlanjutan program berbasis masyarakat tidak boleh ditentukan
oleh kalkulasi elektoral semata.
“Program ini menyentuh dapur warga, jalan gang warga, dan ruang hidup warga.
Maka diskusinya harus jujur dan berbasis data. Kalau mau dimodifikasi, harus lebih
berdampak. Kalau mau diganti, harus lebih baik,” ujarnya.
Dari Infrastruktur ke Dampak Ekonomi Nyata
Salah satu kritik yang mencuat adalah fokus Probebaya yang dinilai masih dominan
pada infrastruktur kecil, sementara dampak ekonomi langsung ke warga belum
optimal.
Yakub melihat ini sebagai peluang penguatan, bukan kelemahan mutlak.
Menurutnya, ke depan Probebaya bisa didorong lebih progresif, misalnya dengan
skema pemberdayaan ekonomi mikro di tingkat RT, pelatihan berbasis kebutuhan
lokal, atau integrasi dengan program UMKM kota.
“Probebaya jangan berhenti di fisik. Ia harus naik kelas menjadi program yang juga
memperkuat ekonomi keluarga di tingkat RT,” ucapnya.
Menuju Rekomendasi Kebijakan yang Lebih Kuat
Diskusi yang akan digelar di Unmul itu dirancang dengan metode panel interaktif,
sesi tanya jawab terarah, hingga perumusan catatan kritis dan rekomendasi
kebijakan.
Tujuannya jelas: memastikan keberlanjutan kebijakan tidak hanya berbasis figur,
tetapi berbasis kebutuhan masyarakat.
Bagi Yakub, Probebaya adalah cermin bagaimana kebijakan publik diuji di level
paling bawah.
“Kalau kebijakan benar-benar hidup di RT, maka ia tidak boleh rapuh saat
pergantian kekuasaan. Samarinda butuh program yang tahan uji, bukan sekadar
populer,” tutupnya.
