SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kini secara resmi memegang tampuk pimpinan atas seluruh gubernur di Indonesia.
Dia dipilih melalui aklamasi untuk menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029. Pemilihan ini berlangsung dalam Munas VII APPSI yang diadakan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Akan tetapi, posisi barunya ini tidak hanya bersifat seremonial belaka.
Rudy bertekad untuk mengubah APPSI menjadi sarana perjuangan konkret bagi pemerintah provinsi, sehingga tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat, melainkan juga turut serta dalam menetapkan arah kebijakan nasional.
“Syukurlah, pada kesempatan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur ditunjuk secara aklamasi untuk memimpin APPSI. Saat ini kami sedang dalam proses mengkoordinasikan susunan pengurusnya,” kata Rudy.
Bagi Rudy, prioritas utamanya adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, kesenjangan pembangunan antarwilayah masih merupakan persoalan klasik yang belum juga terselesaikan.
Oleh karena itu, APPSI di bawah kepemimpinannya akan memprioritaskan terwujudnya pembangunan yang merata dan adil, dengan tidak mengabaikan ciri khas serta kebutuhan khusus setiap provinsi di Indonesia.
“Pemerintah daerah, khususnya tingkat provinsi, harus mampu bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan berbagai program, utamanya yang terkait dengan upaya pemerataan pembangunan yang berkeadilan,” tegasnya.
Rudy menekankan bahwa situasi geografis dan sosial setiap daerah sangat beragam.
Sebagian provinsi memiliki bentuk kepulauan dengan ratusan pulau, ada yang wilayahnya luas namun berpenduduk jarang, dan ada pula yang padat penduduk tetapi minim sumber daya.
Perbedaan mendasar ini, ungkapnya, perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perancangan kebijakan nasional agar kesenjangan pembangunan tidak semakin meluas.
“Masih sangat banyak program di tiap provinsi yang permasalahannya tidak sama. Ada yang berbasis kepulauan dengan banyak pulau, ada yang jumlah penduduknya besar, ada yang wilayahnya luas tapi sedikit penduduk, dan ada juga yang merupakan penghasil sumber daya alam,” paparnya.
Rudy secara khusus menyoroti daerah-daerah penghasil sumber daya alam, misalnya Kalimantan Timur, Riau, dan Papua.
Menurut penilaiannya, selama ini provinsi-provinsi seperti itu lebih banyak menjadi pihak yang pasif dalam kebijakan pusat.
Kekayaan alam mereka memberikan kontribusi yang signifikan untuk kas negara, namun alokasi yang dikembalikan ke daerah untuk pembangunan masih dirasa tidak setara.
“Hal ini akan kami sinergikan agar nantinya pemerintah provinsi tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tetapi juga dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam penyusunan APBN,” ujar Rudy.
Dia menambahkan, APPSI akan berupaya agar para kepala daerah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan fiskal nasional, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Transfer ke Daerah (TKD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Tujuannya, jelas Rudy, agar alokasi anggaran dari pusat ke daerah dapat berlangsung dengan lebih transparan dan adil.
“Demikian juga dengan dana DAU, TKD, dan DBH, diharapkan dapat memberikan dampak yang berarti. Supaya kita tidak hanya menerima manfaat, melainkan juga bisa memberikan kontribusi strategis terkait kebijakan-kebijakan, terutama yang berhubungan dengan APBD, APBN, maupun kebijakan fiskal,” katanya.
Bagi Rudy, pola pikir lama di mana daerah hanya menunggu instruksi dari pusat sudah harus ditinggalkan.
Ia berkeinginan menciptakan model kemitraan baru antara pusat dan daerah yang lebih setara.
Provinsi, menurutnya, harus terlibat dalam proses perencanaan kebijakan, tidak sekadar menjadi pelaksana di lapangan.
“Sudah waktunya pemerintah provinsi juga berperan serta dalam penyusunan kebijakan. Kita tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga turut menentukan arah kebijakan nasional,” ucap Rudy.
Ia berharap asosiasi ini dapat menjadi wadah perjuangan bersama para gubernur di seluruh Indonesia untuk memperkuat peran daerah dalam sistem fiskal nasional.
“Karena jika sinergi ini dapat terwujud, maka hasil pembangunan yang merata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya di daerah-daerah padat penduduk, tetapi juga di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam,” tutupnya.
