Rudy Mas’ud: Pos Eselon II Kaltim Masih Kosong, Keputusan Strategis Tertahan

SAMARINDA, Dialektika.co — Belasan kursi strategis eselon II di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini belum terisi pejabat definitif. Sejumlah organisasi perangkat daerah masih dipimpin pelaksana tugas (Plt.), situasi yang dinilai ikut memperlambat pengambilan keputusan penting.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud tak menampik dampak kekosongan itu. Ia mengatakan beberapa kebijakan krusial mesti menunggu pejabat definitif.

“Untuk jabatan eselon II yang belum terisi, proses pengisian sedang berjalan. Kami tinggal menunggu tahapan teknis dari BKN. Manajemen talenta dan mekanisme seleksi juga sudah berjalan,” ujar Rudy pada Senin, (9/2/2026).

Rudy menyebut roda pemerintahan tetap bergerak. Namun, ia mengakui ruang gerak pejabat sementara terbatas ketika menyangkut keputusan strategis.

“Keputusan strategis memang harus ditetapkan pejabat definitif,” kata dia.

Data yang dihimpun menunjukkan ada 13 posisi eselon II yang masih diisi Plt. Jabatan itu mencakup Asisten III Setdaprov Kaltim; Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Kepala Dinas Perkebunan; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda; Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan; Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; Kepala Badan Kepegawaian Daerah; Kepala Dinas Peternakan; Kepala Dinas Kehutanan; Kepala Biro Barang dan Jasa; Kepala DKP3A; serta Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim.

Kekosongan itu muncul setelah mutasi pejabat eselon II yang dilakukan Rudy Mas’ud pada 22 Desember 2025. Perombakan tersebut justru menambah jumlah pos strategis yang belum memiliki pimpinan definitif.

Di tengah upaya mempercepat program pembangunan daerah, Plt. dipandang memiliki kewenangan terbatas untuk kebijakan jangka panjang. Termasuk dalam pengesahan program prioritas dan pengelolaan anggaran.

Sampai saat ini, Pemprov Kaltim masih menunggu tahapan teknis dari Badan Kepegawaian Negara untuk menuntaskan seleksi pejabat definitif. Publik berharap pengisian jabatan segera rampung agar kerja pemerintahan lebih efektif dan keputusan strategis tak terus tertahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top