JAKARTA, Dialektika.co – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas usulan pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas nasional pengentasan kemiskinan.
Audiensi dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Wakil Bupati Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, serta Ketua DPRD Penajam Paser Utara Raup Muin.
Dalam pertemuan itu, para kepala daerah secara langsung menyampaikan komitmen untuk mengajukan pendirian Sekolah Rakyat di wilayah mereka.
Dalam arahannya, Wamensos Agus Jabo menegaskan pentingnya percepatan administrasi dan kesiapan daerah.
Ia meminta pemerintah daerah segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan agar proses pembangunan bisa segera dimulai.
“Sekarang bukan zamannya omon-omon, malu sama Presiden. Silakan Pemkab mengajukan agar segera diurus tahun ini, supaya rintisannya bisa dibangun dan segera menerima siswa baru,” tegas Agus Jabo.
Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.
Agus Jabo menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang sebagai miniatur program pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di berbagai daerah dan menampung lebih dari 15 ribu siswa.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah memulai pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen yang akan menjadi pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Presiden Prabowo menargetkan pendirian 500 Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, dengan daya tampung hingga 1.000 siswa per sekolah.
Target ambisius ini, kata Agus Jabo, membutuhkan keseriusan dan kesiapan penuh dari pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyambut positif arahan Wamensos. Ia menyampaikan bahwa saat ini di Kalimantan Timur telah berdiri tiga Sekolah Rakyat rintisan dan pemerintah provinsi berharap jumlah tersebut dapat terus bertambah.
“Harapannya, keberadaan Sekolah Rakyat ini bisa berkontribusi langsung menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Timur,” ujar Seno Aji.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program tersebut, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan intervensi pendidikan dan sosial.
Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teknis Kabupaten Penajam Paser Utara, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bappeda, hingga Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta perancang peraturan perundang-undangan daerah.
Kehadiran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab PPU dalam menindaklanjuti usulan pendirian Sekolah Rakyat, baik dari sisi perencanaan, regulasi, hingga kesiapan sumber daya pendukung.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
