SAMARINDA – Hingga akhir bulan Oktober 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum juga menyalurkan dana program bantuan pendidikan Gratispol yang total nilainya mencapai Rp206,9 Miliar ke rekening perguruan tinggi.
Padahal, sebelumnya Pemprov telah menjadwalkan transfer dana untuk program D3 hingga S3 tersebut pada minggu keempat Oktober 2025.
Namun, hingga tanggal 30 Oktober 2025, tidak satu pun dari 52 perguruan tinggi di Kaltim yang telah menerima pencairan dana itu.
Hal ini terjadi meski Pemprov telah mengumumkan lebih dari 12 ribu mahasiswa yang berhak menerima manfaat Gratispol.
Keterlambatan ini memicu keluhan dari berbagai universitas, khususnya terkait dengan tata kelola keuangan mereka.
Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi negeri terbesar dan Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) Samarinda sebagai perguruan tinggi swasta, sama-sama mengaku merasakan dampaknya, meski dengan tantangan yang berbeda.
Unmul: Penerimaan Kas Terhambat, Namun Aktivitas Akademik Tetap Berjalan
Rektor Universitas Mulawarman, Abdunnur, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini kampusnya belum mendapatkan kejelasan dari Pemprov mengenai waktu pencairan dana.
Padahal, nilai anggaran Gratispol untuk Unmul mencapai Rp21 miliar, atau setara dengan sekitar 10 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unmul yang sebesar Rp245 miliar.
“Sebenarnya, Unmul memiliki anggaran dari berbagai sumber, seperti APBN, dana murni, BOPTN, serta saldo awal BLUD dan uang kuliah. Namun, kami tetap berharap dana bantuan dari Pemprov Kaltim untuk mahasiswa penerima Gratispol dapat secepatnya direalisasikan,” ujar Abdunnur dalam diskusi di kampus, Rabu (29/10).
Dia menjelaskan bahwa dari sisi operasional, Unmul masih dapat bertahan karena memiliki dana cadangan.
Akan tetapi, secara arus kas, situasi ini jelas menghambat pemasukan rutin yang seharusnya sudah diterima sejak dimulainya tahun ajaran baru pada bulan Juli.
“Secara umum, arus kas kami terhambat. Seharusnya di awal tahun akademik sudah ada pemasukan dari uang kuliah mahasiswa yang kini dialihkan menjadi bantuan Gratispol. Akibatnya, dalam beberapa bulan terakhir, penerimaan tersebut terpaksa kami tunda,” paparnya.
Meski demikian, Abdunnur menekankan bahwa aktivitas belajar mengajar di Unmul tidak terganggu.
Perkuliahan, penelitian, dan program kampus lainnya tetap berlangsung, walaupun beberapa agenda pengembangan harus dijadwalkan ulang menunggu kepastian dana.
“Belum cairnya dana Gratispol pasti berdampak, namun kami tidak hanya pasif menunggu. Seluruh kegiatan kampus tetap berjalan dengan menggunakan dana yang ada. Kami berharap Pemprov dapat segera mempercepat proses transfer agar stabilitas keuangan universitas tidak terganggu,” kata Abdunnur.
UWGM: Kampus Swasta Terpaksa Menunda Riset dan Mengandalkan SPP
Berbeda dengan Unmul yang masih didukung dana pemerintah pusat, perguruan tinggi swasta seperti Universitas Widyagama Mahakam (UWGM) juga merasakan tekanan finansial akibat belum turunnya dana Gratispol.
Wakil Rektor UWGM, Suyanto, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini memaksa kampusnya untuk menunda sejumlah aktivitas penting, termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kami terpaksa menunda beberapa kegiatan yang seharusnya sudah berjalan di awal semester. Anggaran untuk kegiatan itu dialihkan sementara untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji dosen dan operasional kampus,” jelas Suyanto.
Dia menambahkan bahwa UWGM tidak memiliki dana cadangan sebanyak universitas negeri seperti Unmul.
Seluruh kebutuhan operasional sangat bergantung pada pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari mahasiswa.
Karena beasiswa Gratispol menanggung SPP ribuan mahasiswanya, maka kampus kehilangan sumber pemasukan utama selama dana tersebut belum ditransfer.
“Kampus swasta hidup dan matinya bergantung pada mahasiswa. Tidak ada subsidi dari pemerintah. Di kampus negeri, gaji dosen dibayar oleh APBN, bahkan listrik pun sudah ada anggarannya. Sedangkan di swasta, jika SPP tidak masuk, arus kas langsung terganggu,” ujarnya.
Suyanto juga menekankan bahwa beasiswa Gratispol hanya mencakup biaya SPP mahasiswa, tidak termasuk biaya pengembangan atau fasilitas kampus.
Padahal, kampus swasta tetap harus menanggung biaya operasional dasar seperti listrik, perawatan gedung, pembelian alat perkuliahan, dan gaji dosen.
“Jika tidak ada uang, mustahil untuk berkembang. Untuk membayar listrik, membeli fasilitas, semuanya bergantung pada uang gedung dan SPP. Jadi, ketika dana Gratispol belum cair, kampus benar-benar harus bertahan dengan cadangan yang sangat terbatas,” tegasnya.
Sampai saat ini, UWGM juga belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan dana Gratispol akan ditransfer.
“Seyogianya dana sudah cair pada Oktober ini, namun hingga kini belum ada kabar sama sekali dari Pemprov,” tutupnya.
