SAMARINDA – Efektivitas program Gratispol kembali disoroti, didorong oleh isu bahwa capaiannya belum optimal karena kurangnya kontribusi pendanaan dari tingkat kabupaten dan kota.
Masih banyak mahasiswa yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun uang kuliah tunggal (UKT) mereka telah dibiayai melalui Gratispol.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyatakan bahwa pemerintah daerah berpeluang memperbesar manfaat Gratispol dengan mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
“Potensi CSR di tingkat kabupaten/kota cukup besar, dan dapat dialokasikan untuk mendukung kepentingan pendidikan mahasiswa,” jelasnya pada, Kamis (4/12/2025).
Seno menilai masalah utama yang dialami mahasiswa tidak terbatas pada UKT, melainkan juga pada tekanan biaya hidup yang kian tinggi.
Oleh karena itu, bantuan tambahan bersumber dari CSR dinilai mampu meringankan beban finansial yang mereka tanggung.
“Dukungan seperti biaya makan dan akomodasi sangat penting agar mahasiswa dapat berkonsentrasi penuh pada studi,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya segera membangun sinergi pendanaan antara Gratispol dan CSR, mengingat ketergantungan penuh pada anggaran provinsi dinilai belum memadai.
“Gratispol harus dikuatkan melalui kolaborasi dengan daerah. Tanpa itu, program ini tidak akan mampu mengatasi semua persoalan pendidikan,” tegas Seno.
Wagub menyebut implementasi skema pendanaan sinergis tersebut rencananya baru akan diterapkan pada tahun depan.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota segera merancang mekanisme pendayagunaan CSR yang lebih terfokus.
Dengan penguatan tersebut, Gratispol diharapkan tidak sekadar menalangi biaya perkuliahan, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup mahasiswa selama masa studi.
“Keberlanjutan program ini perlu didukung oleh semua pihak,” pungkasnya.
