SAMARINDA — Program pembiayaan kuliah Gratispol kian diandalkan sebagai penyangga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di Kalimantan Timur. Menghadapi biaya studi yang terus membubung serta kesenjangan akses antarwilayah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda menilai program Pemerintah Provinsi Kaltim ini sudah memberikan pengaruh nyata terhadap upaya pemerataan pendidikan.
Rektor UINSI Prof Zurqoni mengungkapkan bahwa kampusnya termasuk yang paling banyak menerima manfaat. Hingga kini tercatat 1.175 mahasiswa telah menerima bantuan pembiayaan tersebut, sedangkan 136 lainnya masih dalam proses verifikasi.
Jumlah tersebut dinilai menjadi penanda bahwa tuntutan bantuan keuangan bagi mahasiswa di Kaltim semakin besar.
“Gratispol merupakan bukti kesungguhan Pemprov Kaltim dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. SDM yang unggul adalah kunci daya saing di era digital,” tutur Prof Zurqoni bersama Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, program ini tidak sekadar meringankan beban biaya, tetapi juga memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia untuk jangka panjang.
UINSI, jelasnya, terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu maupun daerah terpencil.
Sementara itu, pemprov menilai UINSI sebagai salah satu perguruan tinggi strategis dalam pelaksanaan Gratispol berkat catatan prestasi mahasiswanya di tingkat nasional maupun global. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dasmiah menekankan bahwa capaian tersebut menjadi dasar pemerintah meningkatkan dukungan.
“UINSI adalah gudang prestasi, termasuk juara MTQ internasional. Pemprov menyediakan skema afirmasi penuh bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi sesuai pilihan kampusnya,” paparnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan bahwa aturan lengkap program Gratispol akan efektif mulai semester I tahun 2026, guna memastikan seluruh mahasiswa penerima memenuhi persyaratan administrasi: memiliki KTP Kaltim, domisili minimal tiga tahun, serta terdaftar di PDDIKTI.
Seno menambahkan bahwa pemerintah menargetkan perluasan penerima tidak hanya untuk mahasiswa lokal, tetapi juga dari luar Kaltim dan luar negeri.
Pada 2025, target tambahan meliputi 875 mahasiswa luar Kaltim dan 89 mahasiswa luar negeri, yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 892 mahasiswa luar Kaltim dan 133 mahasiswa luar negeri pada 2026.
“Kita harus mempersiapkan generasi emas 2030. Gratispol mendorong lahirnya SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Seno.
Dorongan ini mengisyaratkan keinginan Pemprov Kaltim untuk menjadikan Gratispol sebagai alat strategis dalam menyiapkan tenaga terdidik, tidak hanya untuk daerah sendiri tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, sejumlah catatan mengingatkan bahwa tantangan verifikasi dan ketepatan sasaran masih perlu ditangani secara serius seiring dengan perluasan cakupan program.
